Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi dan menyambut baik peran masyarakat yang turut memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan cara membuat penampungan dan lingkungan yang terjaga dari pergaulan yang tidak baik. Menurutnya inisiatif masyarakat ini menjadi penting, karena Pemerintah tidak mungkin menjangkau itu seluruhnya.

“Katakan saja di Kota Padang, punya ratusan kelurahan. Kalau itu semua ditanggung Pemerintah, agak rumit. Maka peran serta masyarakat yang muncul dengan sendirinya sebetulnya itukan seperti mengurus anaknya sendiri,” kata Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau Tanah Ombak, di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (30/4/2018).

Tanah Ombak merupaka taman binaan bagi anak-anak terlantar dan tidak mendapatkan perhatian orang tua utamanya soal pendidikan dan lokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, kegiatan dan kesadaran masyarakat di Kota Padang dalam memberikan perlindungan kepada anak bisa dijadikan role model bagi kota-kota lain. Sekaligus dorongan pemerintah terhadap pelatihan-pelatihan, infrastruktur dan lain sebagainya juga sangat dibutuhkan di tempat-tempat perlindungan anak.

“Contoh-contoh kegiatan perlindungan anak yang ada di Kota Padang, saya kira bisa jadikan model. Model ketika masyarakat mau bergerak sendiri, maka nanti Komisi VIII DPR RI akan mendorong pemerintah. Begitu masyarakat bergerak, pemerintah masuk. Pemerintah membantu menambah infrastruktur ataupun sarana lain, atau pelatihan. Tinggal membantu masyarakat lebih mandiri, lebih modern dan anak-anak bisa terfasilitasi,” kata Marwan.

Marwan juga menambahkan, selain melindungi anak-anak dengan membuka ruang bagi anak, masyarakat juga bisa kanalisasi untuk profesionalisme anak-anak. Di Kota Padang banyak sekali potensi pariwisata, maka, anak-anak itu bisa  didorong sebagai tenaga-tenaga terampil dalam hal pariwisata.

“Jadi melindungi sekaligus membuka ruang kepada mereka untuk keterampilan baru. Itu yang boleh pemerintah masuk. Sarana apa yang bisa diberi oleh pemerintah. Jadi pemerintah boleh membuat contoh seperti itu nanti di Dinas PPPA di setiap daerah, dengan mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi perlindungan terhadap anak-anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyoroti lingkungan yang dapat memberikan kesadaran bagi orang tuanya untuk melindungi anaknya, itu yang terpenting. Agar mereka melalui lingkungan, betul-betul melindungi atas dasar kesadaran.

“Ini yang menjadi sangat penting. Orang tua menumbuhkan kesadaran dalam perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah mestinya bisa bekerja sama dengan kementerian, dan antar kabupaten dan provinsi memang harus saling bersinergi,” ungkap politisi partai Golkar ini.

Selain itu, Endang juga mendorong agar perlindungan itu tidak saja berhenti pada kegiatan-kegiatan yang hanya fokus terhadap keinginan anak-anak untuk belajar, tetapi bagaimana perlindungan itu juga menyangkut kepada bagaimana anak itu terlindungi dari kekerasan yang ada saat ini.  Anak-anak di Kota Padang ini juga diharapkan terlindungi dari kekerasan, jika mereka memiliki ilmu. Ilmu pendidikan utamanya, bukan  non pendidikan.

“Yang non pendidikan itu untuk menunjang pendidikan, itu jauh lebih baik. Bagaimana nanti dari KemenPPPA ini bisa mendorong lingkungan agar anak-anaknya mendapatkan perhatian dari sisi pendidikan formalnya. Karena harus menunggu ada donatur, baru mereka minat sekolah. Ini bukan sekedar dari KemenPPPA, tetapi juga Kemensos. Jadi sejauh mana peran dari pendamping PKH dalam pendataan. Ini jauh menjadi penting agar negara hadir kepada mereka,” tutupnya. (ndy/sf)